Hukum paylater dalam Islam tidak bisa disamaratakan untuk semua produk, karena statusnya bergantung pada akad dan struktur biaya yang digunakan. Jika transaksi mengandung tambahan pembayaran yang disyaratkan di awal atas keterlambatan atau bunga berjalan, mayoritas ulama menilainya sebagai riba dan karenanya haram. Namun jika skema yang dipakai murni akad jual beli (murabahah) dengan margin yang disepakati di awal, atau akad qardh tanpa tambahan apa pun, sebagian ulama membolehkannya.<\/p>\n
<\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\n <\/p>\n Karena paylater kini menjadi metode pembayaran yang sangat umum di marketplace maupun aplikasi keuangan digital, penting bagi Muslim di Indonesia untuk memahami kriteria yang membedakan paylater yang berpotensi riba dari paylater yang lebih sesuai prinsip syariah, alih-alih hanya mengandalkan label “syariah” pada sebuah aplikasi.<\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n Secara umum, kajian fikih kontemporer menempatkan paylater dalam bingkai dua jenis akad yang paling relevan, yaitu qardh (utang-piutang) dan jual beli bertangguh seperti murabahah. Perbedaan akad inilah yang menentukan boleh atau tidaknya sebuah transaksi paylater.<\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n Dalam akad qardh, syariat mengizinkan pemberi pinjaman menerima kembali hanya sejumlah pokok yang dipinjamkan, tanpa tambahan apa pun, karena tambahan pada utang tanpa imbalan jasa yang jelas termasuk kategori riba. Ketentuan ini merujuk pada prinsip yang juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 19\/DSN-MUI\/IV\/2001 tentang Al-Qardh, yang menjadi rujukan dasar banyak kajian tentang pinjaman syariah di Indonesia.<\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n Sebaliknya, jika skema paylater dibingkai sebagai jual beli dengan harga bertangguh (bay’ bitsaman ajil) atau murabahah, penjual boleh mengambil margin keuntungan yang disepakati sejak awal, karena ini termasuk kategori jual beli, bukan utang berbunga. Persoalannya, mayoritas layanan paylater konvensional di Indonesia justru menggunakan struktur biaya administrasi dan denda keterlambatan yang berjalan seiring waktu, sehingga karakteristiknya mendekati riba nasi’ah, yaitu tambahan yang dikenakan karena penundaan pembayaran.<\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n Untuk menilai sebuah layanan paylater secara objektif, ada beberapa kriteria terstruktur yang bisa digunakan sebelum menyimpulkan status hukumnya.<\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/ul>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n Kriteria di atas membantu pengguna menilai suatu produk paylater secara mandiri, bukan hanya berdasarkan nama brand atau klaim pemasaran, karena label “syariah” sekalipun tetap perlu dicek kesesuaiannya dengan fatwa dan sertifikasi resmi.<\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n Beberapa lembaga dan kajian akademik di Indonesia telah membahas status paylater dari sudut pandang syariah, dengan kesimpulan yang sejalan dalam hal prinsip meski berbeda dalam penekanan.<\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n Dewan Syariah Nasional MUI melalui Fatwa No. 116\/DSN-MUI\/IX\/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menetapkan bahwa akad qardh pada instrumen pembayaran elektronik hanya sah jika penerbit tidak mengambil manfaat atau tambahan apa pun dari dana yang dikelola. Sejumlah kajian akademik yang menganalisis penerapan fatwa ini pada layanan paylater di marketplace umumnya menyimpulkan bahwa skema bunga dan denda yang berjalan pada layanan paylater konvensional tidak memenuhi ketentuan akad qardh syariah tersebut.<\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n Lembaga keagamaan seperti Rumah Zakat dan sejumlah platform edukasi ekonomi syariah menekankan bahwa hukum paylater bersifat kondisional: haram jika mengandung riba yang disyaratkan di awal, namun dapat dibolehkan jika akadnya jelas dan bebas dari tambahan yang tidak adil. Pandangan ini juga konsisten dengan pendapat sejumlah ulama kontemporer yang membedakan antara “biaya jasa” (ujrah) yang wajar dan “bunga” yang termasuk riba, meski dalam praktiknya membedakan keduanya pada produk komersial modern tidak selalu mudah bagi pengguna awam.<\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n Di sisi regulasi non-syariah, Otoritas Jasa Keuangan memperkuat pengawasan terhadap seluruh penyelenggara paylater\/BNPL melalui aturan khusus, termasuk kewajiban transparansi biaya dan perlindungan konsumen, yang relevan digunakan sebagai salah satu indikator legalitas sebelum menilai aspek syariahnya.<\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n Bagi Muslim yang ingin tetap memiliki fleksibilitas pembayaran tanpa mengambil risiko riba, ada beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan.<\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/ul>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n Mempersiapkan dana melalui produk tabungan yang transparan soal imbal hasil dan tanpa unsur bunga berjalan menjadi salah satu langkah praktis untuk mengurangi ketergantungan pada skema cicilan yang berisiko mengandung riba. Fazza, misalnya, menyediakan produk tabungan dan opsi pembiayaan usaha yang dirancang dengan struktur biaya yang transparan sejak awal, sehingga pengguna dapat menilai sendiri kesesuaiannya dengan kebutuhan dan prinsip keuangan yang ingin dijalankan.<\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/ul>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/p>\n Tidak selalu. Status hukumnya bergantung pada akad dan struktur biaya yang digunakan. Paylater dengan bunga atau denda berjalan yang disyaratkan di awal cenderung dinilai mengandung riba, sementara skema jual beli bertangguh dengan margin tetap yang jelas berpotensi dibolehkan menurut sebagian ulama.<\/p>\n<\/details>\n Biaya layanan yang wajar biasanya bersifat tetap, disepakati di awal, dan tidak bertambah seiring waktu keterlambatan. Sebaliknya, biaya yang terus bertambah mengikuti lama waktu tunggakan cenderung mengarah pada karakteristik riba nasi’ah.<\/p>\n<\/details>\n Jika denda tersebut langsung menjadi pendapatan perusahaan, sebagian besar ulama dan lembaga fatwa cenderung menilainya menyerupai riba. Namun jika dana denda disalurkan untuk kepentingan sosial (ta’zir), sebagian kajian fikih memandangnya berbeda.<\/p>\n<\/details>\n Belum tentu. Label “syariah” perlu dipastikan didukung sertifikasi resmi dari Dewan Pengawas Syariah dan mengacu pada fatwa yang berlaku, bukan sekadar nama produk atau tampilan aplikasi.<\/p>\n<\/details>\n Sebagian ulama menyarankan segera melunasi kewajiban pokok, menghindari penggunaan berulang, dan beralih ke alternatif bebas riba untuk kebutuhan berikutnya, sembari memperbanyak istighfar sebagai bentuk ikhtiar menjauh dari transaksi yang meragukan.<\/p>\n<\/details>\n Dari sisi kepastian bebas riba, menabung untuk kebutuhan yang direncanakan jauh lebih aman dibanding mengandalkan cicilan berbunga, sekaligus melatih kedisiplinan finansial jangka panjang.<\/p>\n<\/details>\n Ingin mempersiapkan dana untuk kebutuhan mendatang tanpa bergantung pada cicilan berbunga? Instal aplikasi Fazza untuk mengakses produk tabungan dengan imbal hasil kompetitif, tabungan berjangka, hingga solusi pembiayaan usaha dan modal kerja dengan struktur biaya yang transparan sejak awal. Unduh Fazza di Play Store<\/a> atau di App Store<\/a>, dan mulai kelola keuangan dengan lebih terencana.<\/p>\n <\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hukum paylater dalam Islam tidak bisa disamaratakan untuk semua produk, karena statusnya bergantung pada akad dan struktur biaya yang digunakan. Jika transaksi mengandung tambahan pembayaran yang disyaratkan di awal atas keterlambatan atau bunga berjalan, mayoritas ulama menilainya sebagai riba dan karenanya haram. Namun jika skema yang dipakai murni akad jual beli (murabahah) dengan margin yang […]<\/p>\n","protected":false},"author":80,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[592],"tags":[726,852,298,214,41,133,850,851],"class_list":["post-32992","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-fazza","tag-apa-itu-paylater","tag-apakah-paylater-riba","tag-articles","tag-bahasa","tag-fazz","tag-indonesia","tag-paylater-adalah","tag-sistem-paylater"],"yoast_head":"\nHukum Paylater dalam Islam: Pandangan Umum<\/h2>\n
Kriteria yang Membuat Transaksi Berpotensi Riba<\/h2>\n
<\/span><\/p>\n
Pendapat Lembaga dan Ulama tentang Paylater<\/h2>\n
Alternatif Transaksi yang Lebih Sesuai Prinsip Syariah<\/h2>\n
<\/span><\/p>\n
Tips Bijak Menggunakan Layanan Keuangan Digital<\/h2>\n
<\/span><\/p>\n
FAQ<\/h2>\n
Apakah semua jenis paylater otomatis haram?<\/summary>\n
Bagaimana cara membedakan biaya layanan (ujrah) dengan bunga (riba) pada paylater?<\/summary>\n
Apakah denda keterlambatan paylater termasuk riba?<\/summary>\n
Apakah paylater yang berlabel “syariah” pasti sudah sesuai syariat?<\/summary>\n
Apa akibat jika telanjur menggunakan paylater yang mengandung riba?<\/summary>\n
Apakah menabung lebih baik daripada menggunakan paylater?<\/summary>\n