Pinjaman modal usaha dari pemerintah bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis. Namun, sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman modal, pelaku usaha harus memahami persyaratan dan prosedur pengajuan, serta mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dari program tersebut.
Pinjaman modal usaha dari pemerintah
Pemerintah dapat memberikan berbagai jenis pinjaman modal usaha kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu. Pinjaman modal usaha ini umumnya diberikan dengan tujuan mendongkrak pertumbuhan usaha di level mikro, kecil, atau menengah. Berikut adalah beberapa contoh program pinjaman modal usaha yang berikan oleh pemerintah.
1. KUR (Kredit Usaha Rakyat)
KUR merupakan program pinjaman modal usaha yang disediakan oleh pemerintah melalui bank-bank yang telah bekerja sama. Pinjaman modal dengan suku bunga terjangkau ini lebih umum diberikan kepada para pelaku usaha di level mikro, kecil, atau menengah.
2. PNM (Permodalan Nasional Madani)
PNM adalah perusahaan yang menyediakan pembiayaan modal untuk UMKM. Bentuk bantuan pemerintah ini menyediakan berbagai jenis produk pembiayaan, seperti kredit modal kerja dan kredit dana investasi.
3. BPUM (Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro)
BPUM adalah program bantuan modal usaha yang diberikan oleh pemerintah khusus terkait pandemi COVID-19. Program untuk pelaku usaha mikro terdampak pandemi ini memberi dana usaha sebesar Rp 2,4 juta per penerima.
4. BUMN Peduli
BUMN Peduli adalah program dari badan usaha milik negara yang memberikan bantuan modal usaha kepada UMKM. Program ini ditujukan untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.
Cara mendapatkan modal usaha dari pemerintah
Pemberian bantuan usaha oleh pemerintah akan dilakukan melalui berbagai tahap. Untuk memperoleh pinjaman modal usaha dari pemerintah, ada beberapa langkah yang harus dilewati oleh pemohon dana. Secara umum, beberapa langkah mendapatkan modal dari program pemerintah adalah sebagai berikut.
1. Memahami program pinjaman modal usaha
Setiap pelaku usaha harus memahami bentuk program pinjaman modal usaha dari pemerintah yang akan dilamar. Pastikan program tersebut sesuai dengan bisnis yang dijalankan supaya tidak mengalami kesulitan dalam pengajuan hingga pelunasan.
2. Memenuhi persyaratan
Setelah memilih program pinjaman yang sesuai, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Syarat tersebut di antaranya seperti memiliki usaha yang sudah berjalan minimal selama beberapa bulan, memiliki izin usaha yang sah, dan memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang menyalurkan pinjaman tersebut.
3. Mengajukan permohonan
Setelah memenuhi persyaratan, pelaku usaha harus mengajukan permohonan ke lembaga yang menyalurkan pinjaman. Biasanya lembaga tersebut akan meminta dokumen-dokumen pendukung seperti rekening koran, NPWP, dan izin usaha.
4. Menunggu proses verifikasi
Setelah mengajukan permohonan, pelaku usaha harus menunggu proses verifikasi oleh lembaga yang menyalurkan pinjaman. Proses verifikasi meliputi pengecekan dokumen dan analisis kelayakan usaha.
5. Menerima dana
Jika permohonan disetujui, pelaku usaha akan menerima dana sesuai dengan program yang dipilih. Dana yang diterima biasanya harus digunakan sesuai dengan tujuan pengajuan pinjaman.
6. Membayar cicilan
Setelah menerima dana, pelaku usaha harus membayar cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, termasuk bunga dan jangka waktu pembayaran.
Kelemahan modal usaha pemerintah
Meskipun ada keuntungan dalam memperoleh modal usaha dari pemerintah, ada beberapa kelemahan yang harus diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan kesesuaian usaha dan bantuan modal itu sendiri. Beberapa kelemahan yang harus dipertimbangkan dari modal usaha pemerintah adalah sebagai berikut.
1. Persyaratan yang ketat
Sudah menjadi rahasia umum bahwa program pinjaman modal usaha yang disediakan oleh pemerintah menerapkan persyaratan ketat. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan ke pihak yang tepat. Namun, tidak jarang juga justru menyulitkan pelaku usaha yang baru memulai bisnis.
2. Waktu yang lama
Proses pengajuan dan verifikasi pinjaman modal usaha oleh pemerintah dapat memakan waktu cukup lama, terutama jika terdapat banyak pelaku usaha lain yang mengajukan pinjaman. Bagi ide-ide bisnis tertentu, waktu penurunan modal yang lama ini dapat menghambat perkembangan bisnis.
3. Batasan dana yang diberikan
Program pinjaman modal dari pemerintah umumnya memiliki batasan jumlah, sehingga mungkin tidak mencukupi untuk kebutuhan bisnis besar. Hal ini sesuai untuk pelaku usaha mikro yang baru memulai, tetapi kurang cocok untuk usaha yang sudah berkembang.
4. Ketergantungan pada pemerintah
Jika pelaku usaha terlalu bergantung pada pinjaman modal dari pemerintah, maka bisnis tersebut dapat terpengaruh oleh kebijakan pemerintah dan perubahan di lingkungan politik. Bahkan, pergantian kebijakan oleh pemimpin baru bisa mengubah pola keuangan bisnis yang dijalankan.
5. Persaingan yang ketat
Program pinjaman modal usaha dari pemerintah dipublikasikan secara menyeluruh, sehingga persaingan untuk mendapatkan pinjaman tersebut cukup ketat. Hal ini dapat menyulitkan bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pinjaman secara cepat dan pasti.
Melihat beberapa kelemahan tersebut, pelaku usaha perlu mempertimbangkan alternatif bantuan modal lain. Untungnya, di Indonesia sudah hadir lembaga keuangan yang bisa memberi bantuan modal usaha seperti Fazz Business.
Modal usaha menggunakan layanan Loan dari Fazz Business
Fazz Business menjadi salah satu layanan keuangan virtual yang dapat dipertimbangkan oleh pelaku usaha. Platform ini menyediakan berbagai fitur yang bermanfaat untuk bisnis seperti rekening bisnis, pembayaran melalui link, hingga bantuan modal untuk berbagai keperluan bisnis.
Bagi pelaku usaha yang membutuhkan bantuan modal, dapat memanfaatkan fitur Loan. Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan bisnis, seperti:
1. pembayaran utang untuk pembelian produk atau faktur,
2. pembayaran uang muka atau pre-order
3. pendanaan modal awal usaha dalam jumlah besar
Dana yang dipinjamkan untuk berbagai keperluan tersebut dapat dikembalikan dalam waktu yang fleksibel, mulai dari 30 hari sampai 360 hari. Selain itu, sebagai pinjaman produktif, pelaku usaha akan menanggung bunga hanya mulai dari 1 persen.
